Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Abdul Wahid sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau tahun anggaran 2025. Antara News+2Antara News Makassar+2
OTT dilakukan pada 3 November 2025 di Riau, dan pengumuman tersangka dilakukan 5 November 2025. Antara News+1
Menurut KPK, dana anggaran yang dialihkan melibatkan Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau dan sejumlah pejabat di dalamnya. law-justice.co
Rincian Kekayaan dan Aset
Berdasarkan laporan LHKPN per 31 Maret 2024, ketika masih menjabat anggota DPR RI, Abdul Wahid tercatat memiliki total kekayaan sekitar Rp 4,806 miliar. law-justice.co+1
Dari angka tersebut, tercatat dua unit SUV Jepang sebagai bagian aset:
-
Toyota Fortuner tahun 2016 senilai Rp 400 juta. law-justice.co
-
Mitsubishi Pajero Sport tahun 2017 senilai Rp 380 juta. law-justice.co
Total nilai kendaraan tersebut di laporan: sekitar Rp 780 juta. Suarasumut.id+1
Selain kendaraan, terdapat sejumlah bidang tanah dan bangunan di Pekanbaru, Indragiri Hilir dan Kampar yang juga tercatat dalam laporan kekayaan. law-justice.co
Hubungan Aset dengan Kasus
Koleksi kendaraan mewah ini menjadi sorotan publik dan lembaga antirasuah karena adanya dugaan aliran dana dari proyek publik ke pihak‑tertentu. Aset seperti SUV Jepang relatif mencolok ketika dibandingkan dengan jabatan publik yang dijabat.
Modus yang diungkap oleh KPK antara lain: penetapan fee sekitar 5% dari kenaikan anggaran PUPR PKPP yang semula Rp 71,6 miliar menjadi Rp 177,4 miliar. law-justice.co
Analisis aset seperti kendaraan pribadi dapat menjadi indikator awal dalam pemeriksaan aliran dana hasil tindak pidana korupsi.
Catatan untuk Pemerintahan dan Publik
-
Ini menjadi kasus ke‑empat bagi provinsi Riau di mana gubernur terjerat korupsi. detiknews+1
-
LHKPN sebagai alat transparansi sangat penting; namun laporan saja tidak menggantikan pemeriksaan dan penegakan hukum yang efektif.
-
Kepemilikan aset oleh pejabat publik — terutama yang bernilai tinggi — harus dapat dijelaskan sumber dananya sesuai dengan penghasilan resmi agar tidak menimbulkan dugaan aliran tidak wajar.
Kesimpulan
Kasus Abdul Wahid tidak hanya menyoroti dugaan korupsi proyek publik di Provinsi Riau, tetapi juga memperlihatkan bahwa aset pribadi seperti koleksi dua SUV Jepang menjadi bagian dari pemeriksaan untuk menelusuri aliran kekayaan pejabat publik. Hasil penyidikan selanjutnya akan menetapkan apakah kendaraan‑tersebut terkait langsung dengan tindak pidana atau bukan — dan bagaimana proses akuntabilitas dijalankan.