Partai Demokrat kembali menegaskan penolakan terhadap usulan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD, menyoroti potensi kemunduran demokrasi dan mengingat sejarah penolakan partai ini terhadap sistem pilkada tak langsung pada 2014. Artikel ini membahas latar belakang, alasan penolakan, serta sikap politik Demokrat terhadap wacana tersebut — lengkap dengan sumber berita di dalam artikel. Suara Milenial+1
Jakarta — Demokrat Tegaskan Sikap Keras Menolak Sistem Pilkada via DPRD
Partai Demokrat secara konsisten menolak wacana yang kembali mengemuka tentang pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang merupakan sistem pilkada tak langsung. Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat Renanda Bachtar menilai bahwa mekanisme ini berpotensi memindahkan praktik politik uang ke ruang yang lebih kecil sehingga tidak menyelesaikan persoalan yang sering disorot dalam pilkada langsung. Suara Milenial
Renanda menegaskan bahwa sikap Demokrat tidak berubah dari sebelumnya, bahkan partai ini pernah menolak pilkada lewat DPRD pada tahun 2014, saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi Ketua Umum sekaligus Presiden RI. Ketika itu, SBY menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk membatalkan ketentuan pilkada tak langsung yang sempat disahkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Suara Milenial
Alasan Demokrat Menolak Pilkada Lewat DPRD
1. Potensi Politik Uang Tidak Hilang, Justru Bergeser
Demokrat menilai bahwa pengembalian pilkada lewat DPRD tidak otomatis menghapus praktik politik uang. Menurut Renanda, hanya memindahkan lokasi praktik itu — dari pemilih umum ke kalangan legislatif — sehingga tetap membuka peluang transaksi politik di balik layar. Olenka
Alasan ini senada dengan pandangan sejumlah pengamat politik yang menilai bahwa masalah politik uang bukan hanya soal sistem pemilihan, tetapi juga soal penegakan hukum dan integritas penyelenggaraan pemilu secara umum. www.jpnn.com
2. Hak Rakyat untuk Menentukan Pemimpinnya
Demokrat dan beberapa partai lain yang juga menolak menekankan bahwa pilkada langsung adalah buntut perjuangan demokrasi reformasi. Sistem di mana rakyat memiliki hak langsung memilih pemimpinnya dianggap sebagai wujud kedaulatan rakyat sesuai amanat UUD 1945. Olenka
Pernyataan serupa juga disampaikan oleh PDIP yang menganggap pemilihan lewat DPRD akan mengurangi partisipasi publik dan bisa menjadi kemunduran demokrasi jika hak rakyat untuk memilih diambil alih oleh elit legislatif. tirto.id
Sejarah Penolakan Demokrat pada 2014
Penolakan Demokrat terhadap pilkada lewat DPRD bukan fenomena baru. Saat itu, wacana yang diputuskan oleh DPR RI memicu reaksi keras masyarakat. Perubahan sistem pilkada melalui DPRD diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014, namun kemudian dibatalkan melalui Perppu yang dikeluarkan oleh SBY setelah mayoritas publik menolak kebijakan tersebut. Suara Milenial
Keputusan tersebut memperlihatkan bahwa reaksi Demokrat terhadap sistem pilkada tak langsung telah menjadi bagian dari identitas politik partai dalam memperjuangkan sistem demokrasi langsung di Indonesia.
Situasi Politik Saat Ini
Wacana pilkada lewat DPRD kembali mencuat setelah sejumlah partai politik, termasuk Partai Golkar dan Gerindra, menyatakan ketertarikan atau dukungan terhadap sistem ini dengan alasan efisiensi biaya dan konflik dalam pemilihan langsung. Golkar misalnya pernah menyatakan sistem pilkada oleh DPRD bisa lebih murah dan tetap membuka ruang partisipasi masyarakat melalui debat publik dan kampanye terbuka meski kepala daerah dipilih oleh wakil rakyat di DPRD. detiknews
Namun, kritik dari Demokrat dan partai lain seperti PDIP menunjukkan bahwa perubahan model pilkada seperti ini membutuhkan kajian jauh lebih mendalam karena berkaitan dengan hak politik rakyat, konstitusi, dan praktik demokrasi yang mapan di Indonesia. tirto.id
Sikap Demokrat Saat Ini: Kajian dan Fokus Prioritas
Selain menolak, Partai Demokrat juga menyatakan bahwa isu ini masih perlu dikaji lebih mendalam dan idealnya didengar pendapat rakyat melalui survei, termasuk mengingat pelajaran dari pengalaman 2014. Sekretaris Jenderal Demokrat Herman Khaeron menegaskan bahwa partainya akan melihat situasi lebih komprehensif, terutama mempertimbangkan aspirasi masyarakat luas. detiknews
Demokrat juga menegaskan bahwa meskipun wacana pilkada lewat DPRD menjadi bahan diskusi politik, fokus utama saat ini tetap pada isu nasional yang lebih mendesak seperti penanganan bencana alam dan pemulihan sosial ekonomi, bukan perubahan drastis dalam sistem pilkada. detiknews
Kesimpulan
Partai Demokrat menolak keras wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD karena dinilai berpotensi memindahkan praktik politik uang, mengurangi hak rakyat dalam memilih pemimpinnya, serta berpotensi menjadi kemunduran demokrasi. Demokrat mengingat posisi historisnya yang pernah menolak sistem ini pada 2014 dan tetap berpegang pada prinsip pilkada langsung sebagai bagian dari kedaulatan rakyat. Meskipun isu ini tetap menjadi bagian dari perdebatan politik, Demokrat menekankan pentingnya kajian lebih mendalam dan aspirasi rakyat sebelum mengambil keputusan politik besar yang memengaruhi sistem demokrasi Indonesia. Suara Milenial+1